REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Tulus Abadi meragukan komitmen pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Khususnya dalam meratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC).
"Secara historis, pemerintahan Megawati yang didukung PDI Perjuangan dulu merupakan pihak yang menghadang beberapa upaya dalam mengakomodir FCTC. Menkes saat itu sudah tinggal berangkat ke acara FCTC tapi di menit akhir dibatalkan berangkat," kata Tulus di kantor Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Menteng, Jakarta, Kamis (9/10).
Rekam jejak itu diingatkan Tulus dapat terulang lagi dalam upaya aksesi FCTC kelak. Meski begitu, dia memiliki sejumlah catatan Jokowi-JK dapat mengakomodasi untuk aksesi FCTC.
Catatan pertama adalah faktor Jusuf Kalla sebagai wapres. Kehadiran JK sebagai pendamping Jokowi diyakini Tulus dapat membawa Indonesia segera mengaksesi FCTC.
Ia ingat JK ketika menjadi Menteri Perdagangan era Presiden Gus Dur memiliki komitmen dalam mengendalikan tembakau. Nantinya, posisi JK kemungkinan memiliki nilai tawar dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang mengaksesi FCTC.Tulus mengatakan pihaknya akan menagih komitmen JK terkait aksesi FCTC.
Ikuti Whatsapp Channel Republika