REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK) menjanjikan kursi menteri ke PPP jika bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebelum 20 Oktober. Hal tersebut masih dalam proses 'lobi' agar parpol Ka'bah tersebut dapat menambah kekuatan pemerintah di parlemen.

Dia mengatakan, keinginan untuk merangkul PPP saat ini masih dibahas. KIH sendiri, menurut dia, sudah bicarakan hal ini secara baik-baik dengan partai itu. Ia berharap, kebersamaan PPP dan KIH mengusung calon pimpinan MPR dapat ditindaklanjuti.

"Kemarin sudah bersama-sama, ini sudah kita bicarakan dan akan ditindaklanjuti," kata JK usai mengisi kuliah umum komunikasi di Universitas Gunadarma, Depok, Kamis (9/10).

Dia menambahkan, secara resmi saat ini PPP memang belum bergabung, sebab proses koalisi masih dalam pembicaraan lebih lanjut. Namun, mereka dipastikan memperoleh jatah kursi menteri jika, sebelum pelantikan ada kesepakatan untuk beralih dukungan ke KIH.

JK menegaskan, kader partai yang akan mendapat jatah kursi menteri hanya parpol KIH. Ia menutup kemungkinan masuknya parpol lain seperti Partai Golkar. Sebab, parpol beringin itu memiliki posisi politik yang berbeda. Meski ia mengklaim tetap menjalin komunikasi baik secara personal.

"ini soal politik, cari kekuasaan. Saat tak mencapai keinginannya maka mereka memilih beroposisi. Tidak ada yang permanen dalam koalisi, kalau kepentingan politik, jelas permanen," ujar dia.

Dalam beberapa bulan ke depan, JK meyakini, peta politik bisa saja berubah. Sama halnya seperti saat ia denga PDI Perjuangan yang awalnya beroposisi, saat ini justru mencalonkannya sebagai wapres pendamping Joko Widodo. Ia menilai, kondisi itu bisa saja terjadi di Golkar.

Sedangkan, terkait gagalnya kesepakatan politik KIH dengan sejumlah parpol KMP yang memberikan sinyal untuk bergabung, termaksud Demokrat, kata JK, memang ada masalah komunikasi. Ia menilai, sebetulnya tak ada masalah prinsip, hanya soal ingin mencari kekuasaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika