REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral DPP PDIP tidak mempersoalkan kegagalan partai di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) merebut posisi pimpinan MPR.

PDIP justru menganggap proses pemilihan pimpinan MPR sebagai investasi kerjama antarpartai di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"PDIP tidak mempermasalahkan koalisi strategis KIH dalam pemilihan pimpinan MPR," kata Tjahjo saat dihubungi Republika, Kamis (9/10).

Tjahjo mengatakan dukungan yang diberikan mayoritas anggota DPD dan PPP saat pemilihan pimpinan MPR akan menjadi modal bagi KIH mengawal pemerintahan Jokowi.

Dirinya yakin KIH, PPP, dan DPD akan solid mendukung program prorakyat pemerintahan Jokowi. "Ada investasi tim kerjasama politik pemerintahan Jokowi-JK dengan bergabungnya mayoritas anggota DPD dan PPP dalam pemilihan pimpinan MPR," ujarnya.

PDIP berpandangan proses pemilihan pimpinan MPR sudah berlangsung demokratis. Tjahjo mengatakan PDIP mengucapkan selamat kepada para pimpinan MPR yang terpilih lewat voting terbuka.

"PDIP ucapkan secara terbuka selamat bertugas kepada Ketua MPR yang baru saudara Zulkifli Hasan dan kawan-kawan," katanya.

Tjahjo menambahkan KIH sudah menawarkan opsi musyawarah mufakat dalam pemilihan pimpinan MPR. Hal ini menurutnya sebagaimana tradisi yang dibangun MPR saat pemilihan Ketua MPR, Taufiq Kiemas lima tahun lalu. "Akan tetapi usulan tersebut ditolak," ujar Tjahjo.

PDIP tidak mempersoalkan apabila KMP juga memborong habis seluruh posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan di DPR. Tjahjo membaca posisi KMP di pimpinan parlemen belum tentu efektif. Sebab sejumlah partai akan kembali melakukan konsolidasi internal pada awal 2015.

Di sisi lain dia memprediksi partai-partai akan bergerak sendiri pada 2017 untuk menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 serentak. "Mari kita lihat gelagat dinamikanya," tutup Tjahjo.

Sekadar informasi, sejumlah partai yang tergabung dalam KIH adalah partai-partai pengusung Jokowi-JK: PDIP, PKB, Hanura, Nasdem. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika