REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan Koalisi Merah Putih (KMP) tidak akan memberi sanksi kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bergabung ke kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saat pemilihan pimpinan MPR. KMP memahami kondisi internal PPP yang sedang mengalami persoalan.
"Tidak. Kami bukan lembaga sanksi. Kemarin PPP ada masalah internal," kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (9/10).
Fadli mengatakan PPP tetap akan mendapatkan jatah di sejumlah alat kelengkapan dewan. Menurutnya PPP akan menjadi bagian dari paket calon pimpinan alat kelengkapan dewan yang diajukan KMP.
"Ada paket yang akan diajukan setiap komisi. Iya lah gak ada masalah," ujarnya.
Namun begitu Fadli mengatakan Presidium KMP tetap akan menggelar rapat mengenai sikap politik PPP saat pemilihan pimpinan MPR. Fadli berharap PPP tetap berada di KMP.
"Nanti kami akan rapat dengan presidium menentukan posisi PPP. Kami yakin PP masih di KMP. Kami harapkan dalam waktu dekat akan join kembali," kata Wakil Ketua DPR ini.