REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Dr Emrus Sihombing, memaparkan, presiden terpilih, Joko Widodo, juga harus berhati – hati. Selain isu kenaikkan BBM, mantan Gubernur Jakarta ini juga berpotensi digulingkan dari jabatannya kini dengan isu korupsi transjakarta.

Kalau fakta hukum ditemukan adanya keterkaitan kasus ini dengan Jokowi, maka sudah barang tentu harus diseret ke meja hijau.

“Kita sepakat, siapapun, mau presiden atau siapapun yang terlibat harus diproses,” imbuhnya, saat dihubungi, Rabu (8/10).

Menurutnya, yang akan dilakukan koalisi merah putih (KMP) adalah mendorong aparat hukum, baik itu polri, kejaksaan, dan KPK terutama, untuk membongkar kasus ini hingga ke akar – akarnya.

Ketika DPR sudah dikuasai KMP maka tentu parlemen akan mendorong aparat hukum untuk memaksimalkan penyidikan kasus ini.

Apalagu, jelasnya, kalau sudah ada fakta hukum. Maka nantinya parlemen akan semakin kuat mendorong penyelesaian perkara ini.

Kasus korupsi transjakarta kini sudah melibatkan mantan kepala dinas perhubungan, Udar Pristono. Kasus ini dalam penyidikan Kejaksaan  Agung. Perkara ini terjadi di saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika