Rabu 08 Oct 2014 21:33 WIB

KIH Belum Bahas Kursi Menteri PPP

Rep: C83/ Red: Ichsan Emerald Alamsyah
Ketua Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa Malik Haramain (kedua kanan), Sekjen DKN Garda Bangsa M Hanif Dhakiri (kedua kiri) berbicara dalam konfrensi pers di Jakarta, Jumat (20/6).
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Ketua Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa Malik Haramain (kedua kanan), Sekjen DKN Garda Bangsa M Hanif Dhakiri (kedua kiri) berbicara dalam konfrensi pers di Jakarta, Jumat (20/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M Hanif Dhakiri mengatakan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum membahas masalah kursi menteri bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal tersebut dikarenakan posisi menteri menjadi hak prerogatif presiden terpilih Joko Widodo.

Ia menjelaskan, saat ini juga belum ada pernyataan resmi dari PPP terkait bergabungnya PPP ke koalisi Indonesia Hebat. Apa yang telah disepakati oleh PPP dan koalisi Indonesia Hebat hanya sebatas kesepakatan pemilihan paket pimpinan MPR.

"Kalau soal PPP bergabung atau tidak dengan koalisi Indonesia Hebat yang bisa menjawab hanya PPP saja. Kalau kemarin koalisi untuk pimpinan MPR. Tapu untuk keberlanjutan koalisi kita tidak tahu. Dan untuk jatah menteri pun juga hak Pak Jokowi," ujar M Hanif Dhakiri  saat dihubungi Republika, Rabu (8/10).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement