REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan untuk mengatasi persoalan dan pengembangan olahraga nasional. Ini menyusul kegagalan kontingen Indonesia pada Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan, yang hanya memperoleh empat emas atau minus lima emas dari target Kemenpora.

"Saya berharap presiden terpilih Jokowi intervensi, turun tangan dan mengambil alih pengembangan olahraga nasional. Tak cukup hanya kementerian, KONI, KOI dan PB-PB saja. Kalau bukan presiden, persoalan-persoalan lama tak akan muncul kembali," kata Sesmenpora Alfitra Salam saat berbicara dalam evaluasi Asian Games di Jakarta, Rabu (8/10).

Menurut Alfitra, untuk mengatasi masalah olahraga tidak cukup hanya ditangani oleh kemenpora, KONI, KOI dan pengurus besar (PB) cabang olahraga.

Karenanya, kemenpora akan menggelar rapat koordinasi nasional olahraga pada Desember nanti. Rakornas yang akan dipimpin oleh Jokowi tersebut akan melibatkan KOI, KONI dan PB di Istana Negara.

"Dalam rakornas itu, kami harap Jokowi bisa mendengarkan keluh kesah olahraga dan bagaimana memberikan solusi dan eksekusinya," kata mantan pengamat politik LIPI itu.

Menurut Alfitra, langkah intervensi Jokowi untuk membereskan pengembangan olahraga itu utamanya dalam bidang politik anggaran. Kemudian sports science dan infrastruktur olahraga.

Dalam politik anggaran, tambahnya, mestinya sudah bisa dianalisis berapa sejatinya anggaran yang dibutuhkan bagi setiap atlet untuk mengikuti agenda olahraga internasional.

Selama ini tambah Alfitra, tak pernah ada yang menghitung berapa sebenarnya berapa biaya ideal untuk pembinaan PB. Termasuk biaya infrastruktur dan biaya atletnya.

"Perlu pembenahan radikal alokasi anggaran, karena ini masalah utama. Selama ini tak pernah ada yang menghitung. Tak cukup hanya intervensi menteri, tapi harus presiden. Perlu diinfo ke presiden soal anggaran olahraga ini, berapa estimasinya," kata 

Ikuti Whatsapp Channel Republika