REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pascakemenangan paket pimpinan MPR yang diusung Koalisi Merah Putih (KMP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta untuk mengakhiri konflik internal yang mendera partai tersebut sejak awal pilpres lalu.

Direktur PolcoMM Institute, Heri Budianto, mengatakan, jika tak segera menyudahi konflik internal, PPP akan kesulitan dalam menentukan sikap politik terkait koalisi.

"Saya membaca tidak diakomodirnya PPP dalam salah satu paket pimpinan MPR dan DPR dari KMP, salah satunya karena situasi internal parpol tersbut," ujar pakar komunikasi politik Universitas Mercu Buana itu, Rabu (8/10).

Menurut dia, situasi internal partai tersebut menmbuat terbacanya arah politik PPP ke dua kubu yakni ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan KMP. "Nah itulah yangg pada akhirnya merugikan PPP dalam penentuan posisi di parlemen dan bukan tidak mungkin nanti di kabinet JKW-JK," cetusnya.

Heri mengingatkan, Jika PPP segera menyelesaikan situasi politik internal, maka langkah berikutnya adalah menentukan  arah politik partai berlambang Ka'bah itu, yakni ke KIH dan KMP.

"Saya kira memang langkah politik PPP akan jelas pascamuktamar partai tersebut. Namun nasib PPP bisa tidak mendapatkan apa-apa jika tetap menerapkan kondisi politik seperti sekarang," kata dia.

Menurut Heri, jika  PPP tidak segera bersikap, maka tidak menutup kemungkinan nanti PPP tidak mendapatkan posisi di parlemen dan bahkan di kabinet JKW-JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika