REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, berharap agar dinamika perbedaan pandangan politik di DPR/MPR tidak berdampak menghambat pada pembangunan daerah.

"Program pembangunan dan pelayanan di daerah harus tetap berjalan normal dan jangan sampai terbawa perbedaan pandangan politik di pusat," kata Zaki Mubarak dihubungi, Rabu.

Ia mengatakan, elit politik di DPR dan MPR harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat dibandingkan kepentingan kelompok.

Perbedaan faksi yang sudah terbentuk, jangan sampai kemudian menular ke daerah hingga akhirnya menghambat sejumlah program kerja wali kota, bupati maupun gubernur.

"Saatnya kini, DPR dan MPR yang terdiri dari elit politik berbagai partai bersatu dan bekerja untuk memberikan bukti kepada masyarakat sesuai janji yang di sampaikannya," tegasnya.

Kemudian, Zaki juga meminta agar program pemerintah Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo - Jusuf Kalla, mendapat respon positif dan dukungan DPR dan MPR.

Misalnya saja program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang akan dibuat secara nasional seperti DKI Jakarta.

Lalu ada juga mengenai pembahasan Rancangan APBN dan program lainnya. "Bila program ini menggantung maka akan berdampak kepada daerah. Maka harus dilakukan musyawarah untuk menyamakan pandangan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika