REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemilihan pimpinan MPR mencapai kata musyawarah mufakat. Pemilihan dilakukan lewat mekanisme voting tertutup.
Untuk menjamin integritas, kejujuran, dan transparansi saat voting, Koalisi Merah Putih (KMP) mengusulkan agar para anggota MPR tidak diperkenankan membawa alat komunikasi.
"Saya mengusulkan supaya dalam pemilihan nanti tidak diperkenankan membawa alat komunikasi," kata Wakil Sekretaris Jenderal PAN Yandri Susanto saat menyampaikan interupsi dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (7/10) malam.
Usul Yandri langsung disetujui pimpinan sidang paripurna, Maimanah Uma. Dia meminta agar para pengguna hak suara tak membawa alat komunikasi untuk mencegah foto-foto di dalam bilik suara. "Anggota dilarang membawa alat komunikasi ya," ujarnya.
Sejumlah wartawan sempat menduga usul dari Yandri karena khawatir akan terjadinya politik uang dalam pemilihan pimpinan MPR. Dugaan ini pun kemudian dikonfirmasi kepada Sekretaris Fraksi PAN DPR Teguh Juwarno.
Teguh mengatakan, usul tidak membawa alat komunikasi dikeluarkan untuk menghindari faktor nonteknis saat voting tertutup. "Kami mencegah jangan sampai mereka yang ingin berniat baik, tergoda dengan hal-hal nonteknis," kata Teguh.
Teguh hanya tertawa saat ditanya apakah faktor nonteknis yang dia maksud adalah politik uang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
