REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati menilai seharusnya Parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) memperkuat soliditasnya dengan berlandaskan ideologi, bukan berlandasan perolehan kursi. Dengan begitu KMP akan menjadi oposisi yang cerdas dan solutif.
"Sehingga, di masa mendatang dapat mengeluarkan kebijakan yang sehat dan tidak cenderung terus-menerus menyerang pemerintah," katanya, Selasa (7/10).
Mada menilai sejauh ini Koalisi Merah Putih (KMP) masih cenderung mengeluarkan kebijakan yang rata-rata asal berbeda dengan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai kubu pemerintah terpilih, tanpa didasari kajian mendalam.
"Munculnya inisiatif untuk memperjuangkan Pilkada melalui DPRD, jelas merupakan kebijakan yang pragmatis, dan tidak mengacu pada kepentingan rakyat," jelasnya.
Ia menilai apabila fondasi koalisi dibangun hanya berbasis "kursi", maka kebijakan yang dikeluarkan akan sangat sulit menyentuh kepentingan masyarakat, sebab partai yang ada di dalamnya cenderung disatukan hanya dengan orientasi pragmatis, serta kepentingan jangka pendek.
Bahkan, menurutnya kemantapan partai-partai yang tergabung dalam KMP untuk tetap mendukung setiap manuver yang dikeluarkan koalisi itu, bisa jadi hanya ditujukan sebagai alat untuk mendapat posisi tawar masing-masing di kabinet pemerintahan baru nanti.
Padahal, fenomena penyederhanaan kubu di parlemen, KMP yang saat ini cenderung dikerucutkan sebagai poros oposisi dan KIH sebagai poros pemerintah, sudah bagus. Sebab, menurut dia, dapat menjadi pendorong kemajuan proses demokrasi di Indonesia.
"Munculnya penyederhanaan partai di parlemen menjadi oposisi dan kubu pemerintah seharusnya justru menjadi pertanda akan terwujudnya proses demokrasi yang sehat. Sayangnya orientasi yang sehat itu belum muncul," jelasnya.
Selain itu, ia juga berpendapat bahwa dengan menggunakan landasan ideologi justru akan memperkuat koalisi tersebut, sehingga parpol yang tergabung di dalamnya semakin solid, dan tidak terkecoh dengan posisi di pemerintahan Jokowi.
"Penyatuan dengan ideologi justru akan semakin 'mengunci' soliditas koalisi tersebut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika