REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI SELATAN -- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mensinyalir industri di Kabupaten Bogor telah mencemari air Kalimalang.
Kepala BPLH Pemkot Bekasi, Dadang Hidayat menyatakan pihaknya mensinyalir industri yang membuang limbahnya di Kalimalang berasal dari Kabupaten Bogor.
"Kita mensinyalir industri yang membuang limbah di Kalimalang itu bukan industri di Kota Bekasi, tetapi industri yang ada di Kabupaten Bogor," ujar Dadang saat dihubungi para wartawan, Selasa (7/10) siang dengan konferensi pers melalui telpon.
Tepatnya, lanjut Dadang, di sekitar sungai Cileungsi atau Sungai Cikeas di Kabupaten Bogor. Tapi, lanjutnya, BPLH belum bisa menunjuk 'hidung' pabrik apa pelakunya.
Esok harinya, 30 September 2014 lalu, BPLH langsung ambil sampel air untuk menindaklanjuti kasus pencemaran Kalimalang itu.
"Tanggal 30 September lalu, kami langsung ambil sampel air di beberapa lokasi di Kalimalang, lalu kami uji di laboratorium dengan sembilan parameter pencemaran air," papar Dadang.
Hasil uji lab sampel air Kalimalang itu, jelasnya, memang belum selesai dilakukan dan sedang berlangsung. Bahkan, kami menguji sampel air itu di atas standar baku mutu yang ditetapkan World Health Organization (WHO).
Menindaklanjuti kasus pencemaran air di Kalimalang, Dadang pun membahas masalah itu secara spesifik dengan Kementerian Lingkungan Hidup (LH), dan BPLH Daerah (BPLHD) Jawa Barat, Rabu pekan lalu.
BPLH Kota Bekasi, ungkapnya, juga berkoordinasi dengan PDAM Tirta Bhagasasi dan PDAM Tirta Patriot untuk mengusut tuntas kasus pencemaran air di Kalimalang ini.
Hanya saja, terangnya, permasaalahan pencemaran air Kalimalang ini melibatkan tiga daerah, yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor.
Menurutnya, perlu koordinasi khusus antara tiga daerah ini. Ia pun sudah menyampaikan surat kepada Kementerian LH dan BPLHD Jawa Barat untuk melakukan investigasi ke lapangan.
Hasil sementara uji sampel, jelasnya, air Kalimalang banyak mengandung zat besi (Fe) dan zat Mangan (Mn) dalam kadar tinggi saat pencemaran itu terjadi.
Dadang pun mengaku belum mengetahui lokasi mana yang menjadi tujuan investigasi nanti. "Kita belum tahu lokasinya, nanti dibahas lagi oleh Kementerian LH dan BPLHD Jabar," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika