REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Partai Persatuan Pembangunan akan menyampaikan sikapnya dalam Sidang Paripurna MPR, terkait keinginan mereka untuk menduduki kursi pimpinan MPR.
"Rapat pleno Fraksi PPP di MPR akan memperjuangkan kadernya untuk diusulkan menjadi pimpinan MPR dan akan kami sampaikan dalam Sidang Paripurna MPR," kata Ketua DPP PPP Arwani Thomafi di depan Ruang Rapat Paripurna I MPR, Jakarta, Selasa (7/10).
Dia menekankan PPP tidak akan memaksakan kehendak terkait keinginan partai tersebut dan menghormati mekanisme pemilihan pimpinan MPR. Menurut dia, PPP tetap mengusung semangat mengikuti prosedur dengan baik dan berjalan lebih santun sehingga tidak perlu "ngotot" dalam memilih pemimpin.
Menurut dia, PPP tidak diusulkan dalam paket pimpinan MPR dari Koalisi Merah Putih namun partainya tetap menghormati keputusan KMP. Namun dia mengatakan sejak awal partainya merupakan rombongan pertama dari awal yang berada dalam KMP.
"Kami rombongan pertama di Koalisi Merah Putih mulai dari kampanye hingga penentuan pimpinan DPR," katanya.
Dia mengatakan PPP tidak akan memaksakan kehendak apabila partainya tidak dimasukkan dalam paket pimpinan MPR oleh KMP. Menurut dia PPP tetap mengedepankan kesantunan dalam membangun komunikasi terkait pemilihan pimpinan MPR tersebut.
Sidang Paripurna MPR ditunda dari jadwal yang sebelumnya akan dilaksanakan pada Senin (6/10) pukul 19.30 WIB menjadi Selasa 7/10 pukul 10.00 WIB. Pengunduran agenda itu disebabkan dua hal yaitu DPD belum memutuskan satu calon nama dari sembilan nama yang akan diajukan menjadi pimpinan MPR.
Kedua memberikan kesempatan pada masing-masing fraksi untuk berkonsolidasi dan lobi terkait pemilihan pimpinan MPR apakah melalui voting atau musyawarah mufakat. Menjelang pemilihan pimpinan MPR beberapa pihak telah mengajukan wacana mekanisme pemilihannya. Koalisi Merah Putih menawarkan paket pimpinan MPR terdiri dari satu orang dari DPD dan empat orang dari partai politik.
Sementara itu, Koalisi Indonesia Hebat mengusulkan proses pilihan pimpinan MPR melalui musyawarah dan mufakat. KIH juga mengusulkan agar anggota DPD diberikan kesempatan agar menjadi ketua MPR periode 2014-2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
