REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA—Jika kepala daerah jadi dipilih melalui DPRD, persaingan ketat akan terjadi di parlemen Surabaya. Pasalnya, kekuatan dua kubu besar politik nasional, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), berimbang di DPRD Kota Pahlawan.
KMP, termasuk di dalamnya Partai Demokrat, memiliki 25 kursi perwakilan di DPRD Surabaya, masing-masing adalah Gerindra (5 kursi), PKS (5), Golkar (4), PAN (4), PPP (1) dan Demokrat (6). Sementara itu, KIH juga memenangi 25 kursi, yakni PDIP (15), PKB (5), Hanura (3), dan Nasdem (2).
Menghadapi kondisi tersebut, Ketua DPD Golkar Surabya Adies Kadir menyatakan, partai-partai KMP di Surabaya saat ini terus memperkuat konsolidasi. Hal tersebut, menurut Adies, dilakukan agar KMP bisa memenangi Pilwalkot pada 2015 mendatang.
Di dalam tubuh Golkar Surabaya sendiri, Adies mengaku sudah mendapatkan arahan dari DPP Golkar."Sudah ada petunjuk DPP jika partai Golkar di daerah harus tetap membangun Koalisi Merah Putih, karena koalisi ini merupakan kekuatan politik permanen yang harus dijaga sampai di daerah, terutama dalam Pilkada, baik itu untuk Gubernur, Bupati maupun Walikota,” ujar anggota DPR RI tersebut, Ahad (5/10).
Menurut Adies, siapapun kader KMP berpeluang diusung dalam Pilwalkot nanti. Meski begitu, menurut dia, Partai Golkar di Surabaya tetap akan mendahulukan kadernya sendiri jika sosok itu dianggap layak. Adies menambahkan, penjaringan calon akan dilakukan enam bulan sebelum Pilkada digelar, yang hasilnya diajukan ke tingkat DPD tingkat I dan kemudian dibawa ke DPP.
“Golkar selalu akan mendahulukan kadernya sendiri, namun tidak menutup kemungkinan akan mengusung sosok di luar kader jika situasi dan kondisi politik di Surabaya mengharuskan demikian. Untuk Pilkada kita harus realistis dan berdasarkan hasil penjaringan yang didukung oleh hasil survey,” ujar Adies yang merupakan mantan pesaing Risma dalam Pilwalkot lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika