REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengatakan sudah memberikan tawaran kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bertemu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri setelah pemilihan DPR, Rabu (2/10) kemarin. Namun keinginan tersebut tak tercapai.
JK menjelaskan setelah pemilihan pimpinan dewan kemarin, Mega menjadwalkan diri bertemu Presiden SBY dalam rangka berterimakasih atas dukungannya. Namun kesepakatan itu tidak ada, lantaran Partai Demokrat beralih mendukung pemilihan ketua DPR pada malam pelantikan.
"Mega siap bertemu setelah selesai urusan pemilihan ini. Sesuai kesepakatan dicapai, mereka ketemu keesokan harinya," kata JK kepada Republika usai melangsungkan rapat bersama Jokowi dan ketua umum parpol pengusung Jokowi-JK, Ahad (5/10).
Sebelumnya Partai Demokrat memberikan dukungan kepada parpol pengusung Jokowi-JK terhadap pelaksanaan pemilihan pimpinan DPR Kamis (3/10). Namun, usai /skorsing/ dalam rapat antarfraksi, mereka justru beralih mendukung pemilihan berlangsung pada hari tersebut.
Politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung juga menyatakan, Presiden SBY lah yang selama ini menutup komunikasi dengan ketua umum Megawati. Sebab, upaya mereka berkonsolidasinya telah dicoba, namun mengalami penolakan.
"Mega mengutus Jokowi, Puan Maharani, Surya Paloh, dan Jusuf Kalla, untuk bertemu dengan Presiden SBY. Tapi, keempatnya belum bisa bertemu. Padahal setelah pertemuan itu, Mega bersedia bertemu SBY," kata Pramono.
Anehnya, Partai Demokrat selalu mengklaim pihaknya yang selalu ingin bertemu dengan Megawati, namun tak terakomodasi. Padahal jika mereka bertemu, maka Presiden RI ke 5 itu bersedia menjalin komunikasi langsung dengan SBY. Menurut dia, mereka lah yang menutup diri kepada PDIP.
Presiden SBY dalam twitternya hari ini menyalahkan komunikasi yang dibangun Megawati kepada dirinya. Menurut dia, istri mendiang politikus Taufik Kiemas itu cenderung tertutup sehingga hasil pemilihan pimpinan DPR tak berujung pada keputusan yang memuaskan Jokowi-JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika