REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Indo Strategis, Andar Nubowo menilai, dua perppu yang dikeluarkan presiden dianggap sebagai politik dua kaki Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Karena, dalam beberapa hari terakhir Partai Demokrat tampak bergandengan dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Misalnya, terlihat ketika pemilihan pimpinan DPR. 

Sementara terkait UU Pilkada dan UU Pemda, SBY setuju dengan alur koalisi Indonesia Hebat. Padahal dalam voting RUU Pilkada di DPR 26 September lalu, Demokrat paling disalahkan karena melakukan walk out. Sehingga mekanisme pilkada menjadi lewat DPRD. 

"Demokrat sedang bermain di dua kaki. Di satu sisi, ingin berada di koalisi Merah Putih. Di sisi lain, ingin berada di koalisi Indonesia Hebat," kata Andar kepada Republika, Jumat (3/10).

Dalam konteks UU Pilkada, menurutnya, dukungan terhadap perppu sebagai pengganti UU Pilkada dan UU Pemda akan bergantung pada posisi koalisi Merah Putih. Karena publik melihat, koalisi Merah Putih sebagai penguasa di parlemen.

Namun, katanya, jika koalisi oposisi pemerintah itu menerima perppu tersebut, maka akan jadi aneh. Jika itu terjadi, maka kemungkinan ada transaksi politik antara Demokrat dan koalisi Merah Putih. 

Terkait dengan perppu, ujar dia, SBY dan Demokrat berada dalam posisi lemah. Karena koalisi Merah Putih memiliki kendali politik yang besar. 

Karenanya, SBY harus mendekati koalisi Indonesia Hebat sekaligus melakukan penetrasi ke kubu koalisi Merah Putih. Untuk itu, yang paling memungkinkan adalah SBY mengajak Hatta Rajasa dari PAN untuk membantu meloloskan perppu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika