REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Budi Susilo Soepandji ikut menyoroti proses pemilihan pimpinan DPR. Menurut dia, Lemhannas sebenarnya tidak memiliki kompetensi untuk menilai manuver politisi.
Meski para anggota DPR itu telah mengikuti pendidikan kebangsaan yang dihelat lembaganya. "Itu tataran politik praktis. Lemhannas tak ikut dan tak ada beban, kalau koalisi itu hak mereka, Lemhannas tak ikut lagi," kata Budi dikantornya pada Kamis (2/10).
Menurut dia, meski terjadi berbagai perbedaan pandangan, namun tidak emosi para wakil rakyat masih terkendali. Hal itu ditandai dengan tidak adanya kontak fisik yang melibatkan anggota DPR.
"Saya merasa bersyukur anggota DPR, kita melihat ada interupsi-interupsi. Saya lihat itu dinamika politik," ujar Budi. Itu lebih baik dalam menyampaikan pendapat, tak ada yang gebuk-gebukan secara fisik."
Budi menyatakan, pendidikan yang ditanamkan lembaganya sepertinya bisa diinternalisasi oleh anggota DPR. Itu terlihat dengan cara wakil rakyat yang memperjuangkan perbaikan nasib bangsa ini, dengan cara berbeda. Kendati begitu, kata dia, semuanya memiliki satu tujuan demi perbaikan NKRI.
Hanya saja, ia tidak memungkiri muncul dua kubu yang saling bertarung dengan keras di DPR. "Polarisasi itu ada, hak menyampaikan politik itu ada," katanya.
Sementara itu, politikus Partai Nasdem Irma Chaniago menyatakan, menyesalkan tata cara pemilihan pimpinan DPR. Dia menyebut, skenario politik tidak beretika dipertontonkan pada sidang paripurna mulai dari melaksanakan sidang pada tengah malam, dan pimpinan sidang dari Golkar dan Gerindra telah terkooptasi partai masing-masing.
Dia menyesalkan, mengapa ada politisi yang menunjukkan arogansi dengan sikap siapa kuat siapa menang. Hal itu sungguh mengerikan dan memunculkan sikap permusuhan. Sebagai partai baru, kata dia, Nasdem ingin mewarnai Senayan dengan mentaati prosedur dan tidak memaksakan kehendak.
"Sikap arogansi Koalisi Merah Putih sangat destruktif sampai-sampai ketika Nadem sebagai partai baru yang tidak ikut membuat tata tertib (tatib) meminta diagendakan pengesahan tatib baru, ditolak dengan berbagai cara dan argumen," ujar Irma.
Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini
Ikuti Whatsapp Channel Republika