REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior PDI Perjuangan, Pramono Anung menilai, proses pemilihan pimpinan MPR periode 2014-2019 lebih demokratis ketimbang DPR.

"Membicarakan urusan pimpinan DPR dan MPR, kami melihat substansi yang berbeda. Kalau dengan pimpinan MPR dan kelengkapan harapannya bisa dimusyawarahkan," kata Pramono di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (2/10).

Menurutnya, sifat kelembagaan MPR berbeda dengan DPR. Sehingga, tidak adil jika salah satu fraksi tidak punya pemimpin dalam kelengkapan MPR.

Namun, ia telah berupaya menjalin komunikasi dengan Koalisi Merah Putih. Antara lain, melalui Ketua DPR terpilih Setya Novanto. 

"Kami ingin ada komunikasi, agar jangan semuanya diambil unsur pimpinannya" ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika