REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Denpasar, Hilmu Nabi mengatakan Koalisi Merah Putih (KMP) di Bali tetap solid menjalankan instruksi dari pusat. Meski demikian, hal itu tidak serta merta membuat KMP bersikap semena-mena apalagi sampai menjegal koalisi Indonesia Hebat.

"Tidak ada pikiran seperti itu, kami senantiasa berpikir untuk berkepentingan daerah," kata Hilmun kepada Republika, di Denpasar, Kamis (2/10).

Sebagai basis PDI Perjuangan, jabatan eksekutif dan legislatif di Denpasar selama ini lebih banyak didominasi oleh PDI Perjuangan. Untuk kursi dewan di Denpasar, 22 dimiliki gabungan PDI Perjuangan, Hanura dan Nasdem, dan 22 dimiliki KMP. Satu kursi lagi milik PKPI.

Menurutnya PKS di Denpasar hanya punya tiga kursi, dan di DPRD Denpasar bergabung dengan Partai Gerindra dalam satu fraksi. Hilmun mengatakan, sampai saat ini posisi pimpinan dewan di DPRD Denpasar tetap menjadi milik partai pemenang, yakni ketua DPRD menjadi jatah PDI Perjuangan, kemudian wakil ketua masing-masing dipegang Golkar, Gerindra dan Demokrat.

Hanya saja untuk jabatan kelengkapan dewan yakni ketua komisi kemungkinan akan terbagi dua, yakni dua komisi dikuasai Koalisi Indonesia Hebat dan dua lainnya bisa menjadi KMP.

"Saya kira di dalam komisi-komisi akan terbagi pimpinannya," ucapnya.

Sementara itu berbeda dengan Kota Denpasar di Kabupaten Badung jabatan pimpinan kelengkapan dewan dikuasai oleh PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Namun untuk jabatan eksekutifnya yakni jabatan bupati dan wakil bupati, dikuasai oleh Partai Golkar.

"Kalau di Denpasar, kelengkapan dewannya belum dibentuk," katanya.

Menurut Anggota DPRD Denpasar yang baru terpilih untuk kedua kalinya itu, kondisi daerah berbeda dengan kondisi di pusat. Karena katanya, para anggota dewan di daerah lebih mementingkan urusan daerahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika