REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Koalisi Merah Putih (KMP) bukan hanya menguasai kursi pimpinan di DPR RI. Koalisi Merah Putih juga menguasai pimpinan di DPRD Kota Yogyakarta.
Meskipun Ketua DPRD Kota Yogyakarta berasal dari PDI Perjuangan, namun dua wakil ketua merupakan anggota KMP yaitu satu dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan satu lagi dari Partai Gerindra.
Ketua DPRD Kota Yogyakarta dijabat oleh Sujanarko (PDIP) yang juga anggota incumbent, Wakil Ketua I dijabat oleh Ali Fahmi (PAN) yang juga incumbent serta wakil Ketua II dijabat Ririk Banowati (Gerindra) anggota dewan baru.
Dari sisi jumlah, anggota dewan dari KMP juga menguasai tubuh DPRD Kota Yogyakarta. Anggota dewan yang tergabung dalam KMP sebanyak 24 orang yang berasal dari enam fraksi (PAN, PKS, PPP, Gerindra, Partai Demokrat dan Golkar). Sedangkan anggota dewan non KMP hanya 16 orang yang tergabung dalam satu fraksi Indonesia Hebat (PDIP dan Nasional Demokrat).
Perpecahan antara KMP dan PDIP juga terjadi di tubuh DPRD Kota Yogyakarta. Usai pelantikan, Fraksi Indonesia Hebat menghendaki pembahasan alat kelengkapan dewan dan tata tertib dewan (tatib) dibahas usai pembahasan APBD-Perubahan (APBDP) 2014 Kota Yogyakarta.
Sebab tenggang waktu pembahasan APBD-P sudah mepet, dimana rancangan APBDP sudah diserahkan Pemkot Yogyakarta sejak Juli lalu. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta merupakan calon dari PDIP saat Pilwakot 2 tahun lalu.
Namun usulan itu tak bersambut, fraksi-fraksi dibawah KMP bersikukuh pembahasan alkab dan tatib didahulukan. Alhasil hingga saat ini APBDP Kota Yogyakarta belum juga dibahas, padahal sesuai aturan masa pengesahan APBDP harusnya 3 bulan sebelum tutup tahun anggaran.
"Kita sudah melakukan upaya komunikasi politik dan sudah ada komitmen bersama untuk mengedepankan kepentingan rakyat, sehingga APBDP akan segera kita kebut pekan ini semoga bisa terselesaikan," ujar Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko dari PDIP.
Pria yang akrab disapa Koko itu optimis, melalui komunikasi politik yang intensif, perpecahan anggota dewan seperti di DPR RI tidak akan merembet ke daerah.
"Sudah ada komitmen bersama yang sudah di tulis di notulensi rapat beberapa pekan lalu. Mudah-mudahan tidak akan merembet ke daerah karena saya percaya di Yogya masih ada hati nurani," ujarnya.