REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan, keputusan walk out pada sidang paripurna Rabu (1/10) malam demi menjaga marwah dan martabat DPR sebagai lembaga negara.
"Kita sedih, sidang paripurna pertama yang disaksikan jutaan rakyat Indonesia itu begitu amburadul. Banyak hal mulai dari pimpinan sidang yang tidak kapabel, agenda tidak jelas, hak anggota untuk bicara diabaikan, tata tertib yang belum disahkan, hingga mikrofon yang mati sehingga bikin ricuh," kata Sekjen DPP PKB M Hanif Dhakiri, Kamis (2/10).
Ia menyatakan prihatin karena pelantikan DPR periode baru yang berlangsung khidmat diakhiri dengan pemaksaan dan diktator mayoritas.
"Jujur harus dikatakan, sidang paripurna pertama dini hari tadi tak memenuhi kelayakan sebuah sidang lembaga negara yang terhormat," katanya.
Sejak rapat konsultasi pertama antara wakil partai, kata dia, kesepakatan mengenai agenda paripurna pertama tak berhasil dicapai. Bahkan, rapat konsultasi itu pun belum pernah ditutup.
"Kok bisa-bisanya dipaksakan langsung paripurna. Kita jadi bertanya ke mana tradisi kebersamaan dan kearifan politik di dalam DPR sekarang? Di mana penghargaan atas minoritas politik dalam sebuah demokrasi yang elegan?" ujarnya.
Hanif mengatakan, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Apalagi adanya keputusan pilkada lewat DPRD yang tak selaras dengan kehendak rakyat.
"Tadi malam demokrasi dibuat makin mundur dengan tontonan tak elok yang mengabaikan aturan, meniadakan kebersamaan, dan memperlihatkan kuasa diktator mayoritas," katanya.
Menurut Hanif, PKB merasa perlu untuk mengoreksi semua itu dengan jalan walk out. Sehingga marwah dan kehormatan DPR sebagai lembaga negara tetap terjaga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika