REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla diprediksi bakal banyak menemui hambatan. Sebab Koalisi Merah Putih (KMP) mampun membentuk kekuatannya sampai ketingkat parlemen di daerah provinsi dan kota (DPRD).

‎Pengamat Politik The Political Literacy Institute, Adi Prayitno mengatakan hal itu sudah menjadi kelemahan bagai negara yang memiliki sistem presidensialisme multipartai. Yakni presiden terpilih seringkali tidak didukung oleh mayoritas parlemen.

"Akibatnya parlemen menjadi batu sandungan dalam setiap kebijakan politik Jokowi," katanya saat dihubungi Republika, ‎Rabu (1/10).

Adi melanjutkan, meski demikian Jokowi tidak perlu takut pada siapapun, apalagi pada parlemen. Sebagai presiden yang mendapatkan mandat langsung dari rakyat. "Jadi Jokowi hanya bertanggung jawab pada rakyat bukan pada parlemen," ujarnya.

Ia menambahkan parlemen yang tidak mendukung kebijakan politik Jokowi sampai pada level parlemen di daerah dipastikan akan berlawanan dengan kebijakan Jokowi. Apalagi Undang-Undang pilkada mengamanatkan bahwa Guburnur, Bupati atau Walikota dipilih oleh DPRD.

"Itu artinya, jika tak ada perpecahan dalam koalisi KMP, bisa dipastikan kepala-kepala daerah seluruh indonesia akan dikondisikan berbeda dari Jokowi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika