REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pilkada tak akan mudah. Karena telah timbul kecurigaan kepada SBY terkait manuver politik yang ia lakukan. 

"Ibaratnya kalau SBY serius untuk mempertahankan pilkada langsung, kenapa tidak dari kemarin saja? Mulai dari menarik draft dan menyambut dukungan PDIP pada saat paripurna. Jangan malah walk out," ujar Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Qodari saat dihubungi ROL, Rabu (1/10).

Ia menambahkan, perppu yang akan dibuat SBY belum tentu dapat menyelesaikan masalah yang ada. Karena harus diserahkan ke DPR lagi. 

Sementara, jumlah anggota Koalisi Merah Putih pada periode nanti justru jauh lebih banyak dari pendukung Joko Widodo. Sehingga kemungkinan perppu tersebut untuk terbentuk akan sangat kecil.

Qodari menambahkan, Demokrat juga tak akan bisa banyak membantu, meski pun konsisten terhadap perppu itu. Karena jumlah kursi Demokrat yang jauh berkurang dari periode sebelumnya. Yaitu dari 148 menjadi 61 kursi. 

"Kalau pun solid ujungnya kalah jangan sampai jadi angin surga. Akhirnya nanti akan ada tafsir dari banyak orang bahwa ini bagian dari drama SBY. Jangan sampai nanti ada sinetron RUU pilkada jilid dua," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika