REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen PKS, Fahri Hamzah meminta PDI Perjuangan dan parpol pengusungnya fokus membantu pemerintahan agar janji kampanye bisa terealisasi. Sedangkan, parlemen yang didominasi Koalisi Merah Putih (KMP) akan menjadi penyeimbang sehingga ideal bagi demokrasi Indonesia.
Dia mengatakan, Jokowi-JK harus berterima kasih pada Presiden SBY yang sudah memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintahan mendatang. Jadi sekarang ini, mereka diminta fokus bekerja dengan dengan APBN Rp 2.039 triliun tersebut dan tak perlu khawatir dengan KMP di parlemen.
"Dalam sistem presidensil mayoritas parlemen itu berbeda dengan blok eksekutif itu bagus bagi rakyat, demokrasi. Karena check and balances-nya itu semakin ideal," kata Fahri, Rabu (1/10).
Dia menambahkan, malah akan berdampak buruk kalau parlemen juga dikuasai koalisi Jokowi-JK.
Ia juga tak ingin Jokowi mengobral janji membagi jatah kursi kepada parpol KMP. Sebab, perbedaan kubu dalam pemerintah dan parlemen seperti saat ini dinilai baik untuk proses demokrasi.
Apalagi, negara ini menganut sistem presidensil. Sehingga batas pengawasan dewan dinilai tak akan membahayakan. Sebab, sekuat-kuatnya KMP di parlemen tak akan bisa membubarkan pemerintah.
Bahkan, kalau proses legislasi terhambat, eksekutif bisa membuat perppu.
"Kalau anggaran dihambat berlaku anggaran sebelumnya. Tinggal pengawasan saja, ya sudah mereka bekerja saja baik-baik, kalau tidak ada kesalahan kenapa takut diawasi," ujar dia.