REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerah terus dikritik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali bersuara soal polemik UU Pilkada. Kali ini, lewat akun twitter @SBYudhoyono, Rabu (1/10) pagi, ia lagi-lagi melakukan pembelaan diri.

Setidaknya, ada 38 kicauan di lini masa akun itu dengan tanda *SBY*. Artinya, itu merupakan kicauan langsung dari SBY, bukan administrator akun.

Ia mengatakan, Demokrat tak akan diuntungkan dengan UU Pilkada yang baru saja disahkan. Karena, suara partai penguasa itu pada pileg 2014 hanya sebesar 10 persen.

"Partai mana yg usulkan? Siapa yg diuntungkan dengan pilkada DPRD? Ya tentu partai-partai besar," tulisnya.

Menurut dia, rakyat akan dirugikan dengan mekanisme pilkada lewat DPRD. Apalagi kalau partai pengusung mekanisme itu memang berniat untuk membagi-bagi kursi kepala daerah kepada kelompoknya saja. "Rakyat kita dikemanakan?"

Menurutnya, pilihan kepala daerah leat DPRD bisa transaksional. Karena calon gubernur, bupati dan wali kota lebih ditentukan oleh para ketua umum partai. Sehingga, belum tentu sesuai kehendak rakyat. 

Karenanya, SBY menyatakan, telah berdiri di posisi yang sangat jelas. Yaitu, tidak pilih pilkada oleh DPRD. Karena kemungkinan politik uang akan jauh lebih besar. 

"Insya Allah, sampai kapan pun saya akan jaga amanah utk berpolitik yang baik, tanpa agenda tersembunyi & niat buruk, apalagi menipu."

Ikuti Whatsapp Channel Republika