REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyambut positif visi maritim yang digaungkan oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla karena dinilai dapat menurunkan biaya logistik yang selama ini dikeluhkan dunia usaha.
"Visi maritim yang dimiliki pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan memberikan kesempatan investasi kepada swasta nasional disambut positif oleh pelaku usaha logistik," kata Wakil Ketua Komite Tetap bidang Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin Indonesia, Zaldi Masita di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, implementasi visi maritim itu juga dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan layanan logistik kemaritiman yang efisien dan efektif serta berdaya saing tinggi.
Ia berpendapat, hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan mengakhiri dominasi penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia yang selama ini dikendalikan BUMN.
Zaldi menjelaskan sejumlah badan usaha pelabuhan swasta telah siap menggelontorkan dana investasi di sektor infrastruktur logistik kepelabuhanan jika pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla benar-benar menggandeng swasta nasional untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan strategis domestik.
"Sejumlah badan usaha pelabuhan swasta di Indonesia siap menggelontorkan dana investasi sebesar 6 miliar dolar AS untuk mendukung proyek percepatan pengembangan infrastruktur logistik kepelabuhanan di Indonesia selama pemerintahan baru ke depan guna menurunkan biaya logistik nasional," katanya.
Ia juga menegaskan, investasi swasta ini dipastikan lebih murah dibandingkan perkiraan BUMN Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan dapat terealisasi lebih cepat dari rencana selama lima tahun bahkan tanpa surat jaminan pemerintah asal diberi kesempatan untuk mengelola pelabuhan yang selama ini dimonopoli Pelindo.
Apalagi, Zaldi mengingatkan bahwa biaya logistik di Indonesia saat ini tercatat masih sangat boros yakni mencapai 24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Sektor pelabuhan masih tercatat sebagai salah satu penyebab inefisiensi logistik karena infrastrukturnya yang terbatas, sebaliknya kondisi tarif dan biaya-biaya kepelabuhanan cenderung meningkat," ujarnya.
Untuk itu, pihaknya berharap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak lagi mengandalkan APBN untuk mengembangkan pelabuhan strategis di Indonesia, tetapi memperbanyak keterlibatan investor nasional maupun pemerintah daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika