REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kalangan anggota DPRD Kota Surabaya menyesalkan pernyataan Tri Rismaharini untuk tidak kembali maju dalam Pikada Surabaya tahun depan karena tidak punya uang ketika dipilih DPRD.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Surabaya Agung Prasodjo, di Surabaya, Senin (29/9), mengatakan pihaknya menilai pernyataan wali kota itu sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga legislatif.
"Itu bisa membangun pandangan negatif masyarakat terhadap DPRD. Masyarakat akan menganggap, ketika Pilkada diselenggarakan DPRD, penuh dengan transaksi uang. Ini seolah DPRD minta uang," katanya.
Seharusnya, ujar Agung, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak berkata seperti itu. DRPD yang sekarang ini, tidak sama dengan DPRD yang lama. "Janganlah berasumsi seperti itu. Kalau orang itu mau tulus ingin mencalonkan, silahkan datang ke partai. Kalau mau minta rekomendasi, ya, akan kami dukung," katanya.
Dia menjelaskan ketika mengusung seorang calon, Partai Golkar memilih mekanisme tersendiri. Dalam mekanisme ini ada penjaringan calon. Calon ini bisa dari mana saja, tidak harus dari internal partai. Ketika orang itu punya kapasitas dan elektabilitas tentu akan diterima partai. Kemudian calon tersebut, namanya akan dikirim ke DPP untuk mendapatkan pertimbangan.
"Bu Risma tidak boleh seperti itu. Dia kan penyelenggara negara, tidak boleh asal ngomong. Tapi, bagi kami, Risma itu orang baik. Dia sosok yang terjun langsung ke masyarakat," ujarnya.
Hal sama juga diungkapkan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Surabaya Zakariya. Ia mengatakan bahwa Tri Rismaharini tidak perlu khawatir tidak punya uang karena Pilkada dipilih DPRD akan lebih murah biayanya jika dibandingkan dengan pilkada dipilih lansung masyarakat.
"Lihat saja selama ini Pilkada langsung, berapa banyak uang yang dikeluarkan mulai dari membuat spanduk, kaos, biaya saksi, kampanye dan lainnya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, sebelumnya mengaku tidak punya uang jika harus mencalonkan lewat DPRD. Risma lebih memilih kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat karena biayanya lebih murah.
Dalam pilkada langsung, kata dia, investasi yang dia andalkan adalah investasi sosial. Selain itu, dengan pilihan langsung, dirinya bisa mendengarkan langsung aspirasi dan kehendak dari masyarakat. Selain itu juga bisa memperhatikan kepentingan masyarakat.
"Saya tidak punya uang untuk mencalonkan wali kota (ketika dipilih DPRD). Kalau pemilu langsung lebih murah karena investasi saya investasi sosial," kata Risma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika