REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku kecewa dengan sikap Fraksi Partai Demokrat yang tidak menjalankan instruksi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mendukung Pilkada secara langsung.
"Kami merasa kecewa dengan sikap Fraksi Demokrat yang meninggalkan sidang. Padahal Fraksi PDIP bersama Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura telah mendukung opsi SBY untuk memperbaiki pilkada langsung dengan 10 cara," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Achmad Basarah saat dihubungi Republika, Senin (29/9).
PDIP meminta SBY memberi sanksi tegas kader-kadernya yang tidak mendukung pilkada langsung. Hal ini untuk membuktikan kepada publik bahwa dukungan SBY terhadap pilkada langsung bukan sekadar retorika.
"Kalau ada sanksi tegas baru publik bisa percaya bahwa Ketua Umum Demokrat betul-betul dukung pilkada langsung," ujarnya.
Basarah mengatakan tanpa sanksi tegas dari SBY, publik akan menilai dukungan SBY terhadap pilkada langsung hanya sandiwara politik belaka. Dia menyatakan PDIP masih menunggu sikap tegas SBY sebagai konsistensi mendukung pilkada langsung.
"Tanpa sikap tegas, rakyat yang semakin cerdas akan menilai pernyataaan SBY hanya sandiwara politik," katanya.
Seperti diketahui, saat sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, pada Jum'at (26/9) dini hari, Fraksi Demokrat memutuskan meninggalkan (walkout) sidang paripurna pengambilan keputusan tingkat II pengesahan RUU Pilkada.
Fraksi Demokrat beralasan 10 syarat mereka terhadap pilkada langsung tidak disepakati secara musyawarah mufakat oleh sembilan fraksi di DPR. Mereka juga beralasan tidak mau terlibat dalam proses pengambilan putusan yang sempat diwarnai kegaduhan.
Persoalannya walkout Demokrat tersebut justru dilakukan ketika Fraksi PDIP, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura bersedia mendukung opsi yang ditawarkan SBY tentang pilkada langsung dengan 10 syarat.
Hasilnya konstelasi politik partai-partai pendukung pilkada langsung dan tidak langsung berubah. Kepergian Demokrat membuat partai-partai pendukung pilkada langsung kalah suara saat voting.
Ikuti Whatsapp Channel Republika