REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Said Salahuddin mengingatkan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla agar menghindari transaksi politik dalam penyusunan kabinet.
"Transaksional ini harus diminimalisir. Ajaran Trisakti sepanjang kita setuju harus dijaga, dikawal. Nama-nama menteri ini harus diperhatikan track record-nya, bukan hanya kelebihannya tapi siapa dia sebenarnya, dan tidak melakukan dikotomi profesional partai dan nonpartai," kata Said dalam diskusi yang diselenggarakan Relawan Trisakti, di TIM, Jakarta, Ahad (28/9).
Menurutnya, Jokowi harus mempunyai pemikiran tersendiri di samping menerima masukan dari Tim Transisi. Tim yang dibentuk khusus untuk mempersiapkan pemerintahan baru. Tim ini berkantor di Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat.
"Kita pantas khawatir, kalau Jokowi mempercayakan pada tim transisi dan pembisik di sekitar jokowi, perlu dikhawatirkan tim transisi itu asal-asalan, jadi berantakan kabinetnya," kata dia.
"Saya berharap Jokowi peka dan tajam kepada kelompok kepentingan yang disangkutkan 'dekat' oleh para mafia atau konglomerat hitam seperti sejumlah nama yang ada saat ini di media."
Di tempat yang sama, pengamat kebijakan Publik Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad menuturkan, rakyat berharap ke depan pasangan Jokowi-JK lebih peka terhadap kepentingan rakyat. Khususnya dalam memberantas mafia dan konglomerat hitam untuk kesejahteraan rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika