REPUBLIKA.CO.ID,POSO -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Tengah sepakat membentuk fraksi gabungan di DPRD provinsi setempat.
Sekretaris DPW PKB Sulawesi Tengah Rahmawati Nur di Palu, Ahad, mengatakan kesepakatan tersebut ditempuh karena kedua partai itu memenuhi syarat untuk membentuk satu fraksi gabungan dengan empat kursi, masing-masing PKB tiga kursi dan PPP satu kursi.
Dengan bergabungnya dua partai Islam tersebut, total fraksi di DPRD Sulawesi Tengah periode 2014-2019 sebanyak delapan fraksi, dua di antaranya gabungan PAN dan PKS serta PKB dan PPP.
Sebanyak enam fraksi lainnya, adalah fraksi murni masing-masing Golkar tujuh kursi, Gerindra, Demokrat dan PDIP, masing-masing enam kursi.
Selain itu, Fraksi Nasdem dan Hanura, masing-masing lima dan empat kursi.
Sepanjang sejarah perjalanan DPRD Sulawesi Tengah baru kali ini jumlah fraksi paling banyak. Pada periode sebelumnya hanya enam fraksi, yakni Golkar, PDIP, PAN, PKS, Demokrat, dan satu fraksi gabungan.
Sejak dilantik 25 September 2014 hingga kini belum terbentuk alat kelengkapan DPRD, seperti komisi, badan anggaran, dan badan legislasi.
"Belum ada. Siapa saja nanti yang kami ploting menjadi ketua komisi belum ada penetapannya," kata Sekretaris DPD Golkar Sulawesi Tengah Zainal Abidin Ishak.
Selama DPRD dipimpin Partai Golkar, salah satu komisi favorit yang tidak pernah lepas dari incaran Golkar adalah Komisi II (keuangan).
Namun Zainal belum memastikan siapa yang akan dipasang menjadi ketua komisi.
Pada periode sebelumnya, komisi II diketuai oleh Yus Mangun, kader Golkar dari daerah pemilihan Poso, Morowali, dan Tojo Unauna.
Yus Mangun kembali terpilih menjadi anggota DPRD pada periode 2014-2019 sehingga kemungkinan Yus Mangun kembali memimpin Komisi II.
"Belum tahu siapa yang akan didorong Golkar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika