REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Pengamat politik dari Universitas Bengkulu Drs Lamhir Syam Sinaga MSi mengharapkan calon peserta pilkada di daerah itu tidak melupakan masyarakat.
"Sejatinya kepala daerah adalah pemimpin dari masyarakat, hanya karena tidak dipilih masyarakat, mereka jadi melupakan dan hanya mementingkan lobi-lobi politik, hal seperti ini sangat disayangkan," kata dia di Bengkulu, Ahad.
Dia mengatakan salah satu syarat mutlak sebagai calon kepala daerah adalah haruslah dikenal dan mengenal masyarakat setempat.
"Kita tidak ingin ketika pemilihan tidak lagi di tangan rakyat, lantas calon semaunya, asal mendapatkan 'perahu' partai politik atau menggunakan tindakan tidak terpuji, seperti menyuap parpol atau anggota legislatif agar mendapatkan suara, sedangkan dia tidak dikenal oleh masyarakat," katanya.
Karena itu, Lamhir juga berharap, parpol sebagai 'perahu' calon kepala daerah hendaklah selektif dalam menentukan pasangan calon gubernur atau bupati maupun wali kota yang akan diusung.
"Sekarang trend-nya ada dua koalisi dan kelihatannya sampai ke tingkat daerah akan solid, kita juga berharap kepada koalisi, untuk mengusung calon yang memiliki kapasitas, kualitas dan jelas rekam jejak mereka," katanya.
Menurut dia, jika yang terpilih adalah orang yang tidak dikenal masyarakat, dicemaskan menimbulkan dampak negatif terhadap daerah, bahkan bisa terjadi seusai pelantikan.
"Masyarakat tidak tahu kapasitas kepala daerah tersebut, tingkat kepercayaan masyarakat menurun, dan rawan terjadi protes hingga konflik," kata Lamhir.
Sebelumnya, Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Zainan Sagiman mengungkapkan pada 2015, provinsi itu akan menggelar tujuh pemilihan kepala daerah.
Menurut dia, pilkada di tujuh kabupaten tersebut, yakni pilkada Kabupaten Seluma, Rejang Lebong, Lebong, Muko-muko, Kepahiang, Kaur, dan Bengkulu Selatan.
"Untuk Kabupaten Seluma habis masa jabatan pada Juli, itu pilkada yang lebih dulu akan digelar dan pada 2015 tepatnya pada November, juga akan digelar pemilihan Gubernur Bengkulu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika