REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Sekertaris Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Ahmad Amran Nur mengatakan Pilkada lansung dengan melibatkan masyarakat sesuai dan perwujudan demokrasi Pancasila.

"Kami sangat kecewa dengan sikap DPR yang akhirnya memutuskan Pilkada melalui DPRD atau tidak langsung, ini hanya ambisi segelintir elit politik dinegara ini untuk meraih kekuasaan di daerah," kata Ahmad Amran Nur menanggapi Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati 1 Oktober di Mamuju, Ahad.

Ia menilai Pilkada langsung lebih sesuai dengan demokrasi Pancasila, karena esensi Pancasila adalah kerakyatan dan terpenuhinya hak-hak rakyat dalam berbagai bidang kehidupan, sedangkan Pilkada melalui DPRD hanya ambisi para elite politik.

"Kami kecewa dengan sikap DPR yang tidak mencerminkan demokrasi Pancasila, apalagi keputusannya melalui proses voting, bukan musyawarah mufakat sesuai demokrasi Pancasila, karena itu, mekanisme pengambilan keputusan anggota DPR justru lebih dekat dengan sistem liberal barat, bukan Pancasila," katanya.

Menurut dia, Pancasila memiliki jiwa dan semangat integrasi bangsa ini, yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia bukan lagi mengenai jumlah sila yang terdapat dalam pancasila, lebih dari itu yang perlu dijalankan adalah implementasi dari makna yang terkandung dalam kelima sila itu sendiri.

"Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa bukanlah ideologi yang ingin menguasai bangsa di atas bangsanya sendiri, sehingga semangat DPR memutuskan pilkada tidak lansung bertentangan dengan nilai demokrasi dalam pancasila, karena tidak melibatkan masyarakat secara utuh," katanya.

Dia mengatakan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sebenarnya dapat dipahami bahwa keputusan sejatinya diambil melalui proses berpikir secara kolektif seluruh masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika