REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dukungan partai politik terhadap pilkada langsung dan lewat DPRD sama-sama memiliki kepentingan politik langsung. Yang murni dan tidak memiliki kepentingan terhadap perubahan sistem pemilu adalah masyarakat.

Karenanya, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Indonesia (Sigma) Said Salahuddin meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru menuding parpol. Misalnya, jika partai pendukung pilkada langsung artinya peduli terhadap kepentingan rakyat, atau sebaliknya.

"Bagi rakyat pilkada langsung, karena didasari dari keinginan agar hak politiknya untuk memilih langsung kepala daerahnya," kata Said di Jakarta, Sabtu (27/9).

Namun, lanjut dia, partai pengusung pilkada langsung memiliki kecenderungan untuk kepentingan politik semata. Seperti PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Hanura dan PKB. 

Menurut dia, kepentingan itu antara lain kekhawatiran akan sulit menempatkan kadernya menjadi kepala daerah jika pilkada lewat DPRD. "Sebab kursi di DPRD didominasi oleh partai KMP (koalisi Merah Putih)," ujarnya.

Kata Said, pilkada langsung dan tidak langsung tetap dalam konteks demokrasi. Karena hal itu sudah diatur di dalam konstitusi.

"Ini cuma soal pilihan. Kita mau langsung atau DPRD," kata Said.

Selain itu, Said menyarankan, agar masyarakat jangan asal menuding pihak yang memihak pilkada lewat DPRD sebagai inkonstitusional. Sebab itu tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ikuti Whatsapp Channel Republika