REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) meminta pemerintah Jokowi-JK melakukan rekonstruksi atau pembangunan kembali bidang kesehatan, karena hingga kini masih ada kesenjangan.
"Pemerintah ke depan dari sisi kebijakan kesehatan harus ada rekonstruksi total kesehatan nasional, salah satunya melakukan rekruitmen tenaga kesehatan dengan menghindari transaksional kesehatan," kata pengamat kesehatan dari LKNU Dr Hanibal Hamidi di Jakarta, Sabtu.
Selama ini, kata Hanibal, kesenjangan di bidang kesehatan masih sering terjadi, seperti adanya pasien yang datang ke dokter dan diminta tarif.
"Seharusnya hal itu tidak terjadi lagi karena pemerintah sudah membayar gaji dokter dan kesejahteraan dokter harus dijamin oleh pemerintah sepenuhnya," katanya.
Ia mengakui bahwa tingkat kesejahteraan tenaga kesehatan di Indonesia juga harus ditingkatkan agar bisa melayani masyarakat dengan baik.
"Manajerial di bidang kesehatan harus tegas, kalau melanggar harus ada hukuman," katanya.
Ia menyebutkan bahwa sesuai fakta di lapangan jumlah tenaga kesehatan di tingkat puskesmas masih kurang sekitar 70 persen dan belum terkoneksi satu sama lain secara tepat.
Penyebabnya, kata Hanibal, karena biaya operasional yang kurang dan sarana prasarana yang belum lengkap, seperti puskesmas di wilayah kepulauan atau pelosok dan wilayah yang sulit dijangkau.
Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah ke depan menggenjot masalah kesehatan sebab hak untuk sehat berkaitan langsung dengan kebaikan dan kejahatan politik negara.
"Kesehatan adalah konsep keadilan yang menuntut negara menghormati hak atas otonomi tubuh dan distribusi sumber daya, dan negara harus betul betul memahami ukuran kesejahteraan yang dihitung melalui indeks kebahagiaan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika