REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Paripurna DPR telah mengesahkan RUU Pilkada dengan opsi pemilihan gubernur, bupati dan walikota, secara tak langsung.

Namun demikian, Anggota Fraksi Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, partai berlambang bintang mercy sampai saat ini tetap berpandangan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan sepuluh perubahan yang diajukan dalam rapat pada Kamis (25/9) hingga Jumat (26/9) dini hari WIB, adalah opsi terbaik.

Menurut Ramadhan, opsi tersebut tidak turun dari langit, melainkan melalui kajian dan pertimbangan yang matang. 

Namun demikian, Wakil Sekretaris Jenderal PD ini mengatakan usulan tersebut tidak diakomodir sejak pembahasan di Panitia Kerja Komisi II hingga Rapat Paripurna.  Termasuk kala lobi di sela rangkaian rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tersebut.

"Opsi kita tidak disetujui. Ini fakta," kata Ramadhan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9).

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengaku sejak awal mencurigai sikap Partai Demokrat lantaran lambannya keputusan mendukung pilkada langsung hadir.  Di sisi lain, posisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum PD, tetap mendukung pilkada langsung, tetapi pernyataan Menteri Dalam Negeri berkali-kali mendiskreditkan pilkada langsung.

"Misalnya soal korupsi hingga biaya mahal.  Ada informasi yang salah," kata Titi.

Pengamat politik Said Salahuddin menilai pilkada langsung masih relevan hingga saat ini.  Akan tetapi, evaluasi secara menyeluruh belum dilakukan, semisal dari aspek biaya tinggi, politik uang hingga konflik sosial.  "Selama ini sorotannya masih di tataran yang dangkal," kata Said.

Ikuti Whatsapp Channel Republika