REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat pleno Partai Golkar menghasilkan tiga keputusan. Salah satunya adalah sanksi untuk legislator yang memberikan sikap berbeda dengan sikap partai dalam rapat paripurna pengesahan undang-undang pemilihan kepala daerah, Kamis (27/9) kemarin.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, berdasarkan hasil rapat diputuskan anggota DPR yang mendukung Pilkada langsung akan diberhentikan dari jabatannya. Menurutnya seharusnya mereka mengikuti sikap fraksi yang mendukung Pilkada melalui DPRD.
"Hukumannya bagi yang sudah diberhentikan akan tetap diberhentikan, dan bagi yang belum diberhentikan akan diberhentikan dari jabatan resmi dan jabatan struktural partai," tegasnya, Sabtu (28/9) dini hari.
Selain itu berdasarkan rapat pleno, Partai Golkar tetap akan berada di Koalisi Merah Putih. "Kita tetap solid untuk mendukung dan mengembangkan demokrasi Pancasila bersama koalisi merah putih," ujarnya.
Sementara untuk calon pimpinan DPR, pria yang akrab disapa Ical itu mengatakan sudah mengantongi nama-nama dan akan dipertimbangkan serta diputuskan, paling cepat Sabtu siang.
"Nama-nama sudah diserahkan, setelah salat istikharah diputuskan, dan semoga besok bisa diumumkan," ucapnya.
Seperti diketahui, dalam rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada, ada 11 anggota Fraksi Partai Golkar yang mengambil sikap berbeda dengan sikap Fraksi yang mendukung pelaksanaan Pilkada melalui DPRD.
Tiga dari sebelas orang itu diketahui memang sudah dipecat, yakni Poempida Hidayatullah, Agus Gumiwang, dan Nusron Wahid. Namun ada juga anggota lain yang belum dipecat yang mendukung Pilkada langsung yakni Emil Abeng, Neil Iskandar, Oheo Sinapoy, Gusti Iskandar, Zainudin Amali, Chairuman Harahap, Nudirman Munir, dan Taufik Hidayat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika