REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR dalam sidang paripurna Jumat (26/9) menyetujui Undang-Undang Pilkada, yang salah satu poinnya adalah pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Keputusan itu banyak ditanggapi miring. Salah satunya datang dari mantan anggota DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah, yang menilainya sebagai penanda lahirnya Orde Baru (Orba) Jilid II.
"Ini cuma start loh, babak Orba Jilid II dimulai. Dengan adanya Pilkada lewat DPRD maka para pemimpin akan semakin menjauh dari rakyat karena pasti kepala daerah yang dipilih akan syarat dengan transaksi dengan DPRD," kata Wanda sebelum menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jumat (26/9).
Politisi yang kini aktif di lembaga studi dan lembaga mandiri seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu mengaku kecewa dengan keputusan DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengembalikan hak memilih kepala daerah ke DPRD, menjadi undang-udang.
"Ini menyakitkan hati rakyat, dulu para wakil rakyat itu kalau tidak dipilih oleh rakyat secara langsung belum tentu bisa ada di sana, tapi sekarang mereka malah membunuh iklim demokrasi di Tanah Air," katanya.
Wanda mengimbau masyarakat, khususnya para pemuda, bangkit melawan keputusan tersebut. "Saya harap adik-adik mahasiswa bangkit. Harus ada gerakan baik secara konstitusi maupun moral pressure. Saya harap apa yang terjadi sebelum tahun 98 tidak terulang, biar kami saja yang merasakannya," katanya.
Bahkan, menurut dia, rakyat harus mencatat nama-nama partai pendukung pilkada tak langsung dan selanjutnya tak memilih mereka lagi. "Segala macam pembunuhan terhadap demokrasi yang dilakukan baik oleh perorangan maupun partai politik harus dilawan bersama," katanya.
"Catat nama-nama partai mereka dalam sejarah agar anak cucu kita tahu siapa saja nama orang yang telah membunuh demokrasi yang dibangun di atas genangan darah dan keringat rakyat," tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika