Jumat 26 Sep 2014 13:26 WIB
Pilkada Lewat DPRD

SBY: Usul 10 Perbaikan Pilkada Langsung dari Demokrat Ditolak

Rep: Esti Maharani/ Red: Indira Rezkisari
Paripurna DPR Jumat dini hari (26/9) akhirnya memutuskan pilkada dilangsungkan lewat DPRD.
Foto: Tahta Aidilla/Republika
Paripurna DPR Jumat dini hari (26/9) akhirnya memutuskan pilkada dilangsungkan lewat DPRD.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tanggapan tentang proses politik di DPR ketika mengesahkan RUU Pilkada. Ia mengaku kecewa dengan hasil dan proses politik yang ada.

"Saya kecewa dengan hasil proses politik yang ada di DPR RI," katanya Kamis waktu setempat atau Jumat (26/9).

Dalam sidang paripurna DPR diputuskan dan disahkan pilkada dilakukan secara tidak langsung atau melalui DPRD. Keputusan itu diperoleh setelah pembahasan yang alot, hujan interupsi, dan diwarnai aksi walk out dari Partai Demokrat.

"Meskipun saya menghormati proses itu sebagai seorang Demokrat tapi sekali lagi saya kecewa dengan proses dan hasil yang ada," katanya.

Mengapa? Karena, usulan opsi dari Partai Demokrat yaitu pilkada langsung dengan 10 perbaikan besar ditolak. Menurutnya, jangan menutup mata karena selama 10 tahun terakhir pilkada langsung menuai ekses dan penyimpangan yang tak sedikit.

"Mendukung pilkada langsung dengan perbaikan. Tetapi usulan itu ditolak," katanya.

Ia mengatakan, meski berada di Amerika Serikat, tetapi terus memantau dan mengikuti perkembangan politik di Tanah Air. Ia pun meminta agar tawaran PD terus diperjuangkan yakni pilkada langsung dengan perbaikan besar-besaran.

"Tapi di Panja tidak tembus. Lobi juga tidak tembus. Dari laporan yang saya terima semua fraksi dalam lobi dan panja menolak usulan PD. Dikatakan bahkan oleh seorang dari partai politik tertentu. Mengapa tidak dari dulu? Artinya panja atau DPR tetap hanya menetapkan dua opsi yaitu pilkada DPRD atau langsung," katanya.

Ia juga mendapatkan laporan sidang DPR relatif gaduh dan bersikeras dengan dua opsi yang ada. Dilaporkan pula padanya, ada fraksi yang seolah-olah setuju perbaikan tetapi tetap saja tidak membuka opsi ketiga yaitu pilkada langsung dengan 10 perbaikan.

"Tetap pada dua opsi dan segera diputuskan untuk voting. Dalam keadaan itu, saya sebetulnya berusaha agar tidak dilakukan voting," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement