REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ikut bereaksi atas disahkannya RUU Pilkada oleh DPR, Jumat (26/9) dini hari. Dalam keputusan tersebut, DPR memutuskan pemilihan kepala daerah (pilkada) tak lagi dipilih langsung oleh rakyat tapi melalui DPRD.
Dia menilai, sistem pilkada melalui DPRD adalah sebuah kemunduran demokrasi. “Demokrasi negeri ini mengalami kemunduran. Anak cucu anda, kita semua, tidak bisa lagi memilih langsung pemimpin daerahnya,” katanya dalam akun twitternya @ridwankamil, Jumat (26/9).
Pria yang akrab disapa Kang Emil ini memang sejak awal bersikap teguh untuk menolak wacana pilkada melalui DPRD. Ia berpendapat, pilkada yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah suatu hal yang fundamental dalam demokrasi.
Ia memastikan, para walikota dan bupati di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) akan menggugat keputusan DPR tersebut.
“Sesuai komitmen, para walikota bupati di forum Apeksi/Apkasi akan gugat untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Semoga Tuhan bersama kita,” cuitnya.
Dia menambahkan, dengan pilkada tak langsung ini, nasib seluruh calon pemimpin-pemimpin di daerah secara praktis akan diatur oleh elite-elite di Jakarta.
Seperti diketahui, DPR resmi memutuskan RUU Pilkada menjadi undang-undang. Parlemen memutuskan untuk menggunakan mekanisme pilkada lewat DPRD.
Keputusan itu diambil melalui mekanisme voting. Mekanisme pilkada lewat DPRD dipilih oleh 226 anggota. Sedangkan pilkada langsung 135 anggota. Total suara sebanyak 361 suara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika