REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Gamawan Fauzi prihatin dengan kabar penangkapan Gubernur Riau, Annas Maamun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gamawan menilai penangkapan karena ekses negatif pilkada langsung. "Saya merasa prihatin," kata Gamawan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (25/9).

Gamawan menyatakan dirinya telah menyelesaikan disertasi yang meneliti keterkaitan antara pilkada langsung dengan korupsi. Penelitian tersebut menurutnya dilakukan di 58 daerah. Hasilnya, kata Gamawan, "Terbukti ada hubungan pilkada langsung dengan korupsi," ujarnya.

Pilkada langsung menimbulkan persoalan karena besarnya modal yang dikeluarkan para kepala daerah untuk terpilih. Mulai dari biaya kampanye, biaya membeli tiket partai, hingga pengerahan massa. Harus ada perbaikan sistem pelaksanaan pilkada. Kalau tidak, maka akan ada lagi kepala daerah yang tertangkap kasus korupsi. "Kalau tidak kita perbaiki kualitas dan proses ini akan terus terjadi," katanya.

Gamawan juga menyinggung soal proses pengambilan keputusan RUU Pilkada yang saat ini masih berlangsung di DPR. Dia menyatakan apapun keputusan yang akan diambil DPR soal opsi pilkada langsung maupun tidak langsung, harus ada perbaikan sistem yang meminimalisir potensi korupsi kepala daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika