Kamis 25 Sep 2014 20:30 WIB

Pemprov Jabar akan Sentralisasi Destinasi Wisata

Rep: c80/ Red: Karta Raharja Ucu
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (kedua kiri) menyapa warga saat mengunjungi Pasar Pal Tugu, Depok, Jabar, Sabtu (28/6).
Foto: Antara
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (kedua kiri) menyapa warga saat mengunjungi Pasar Pal Tugu, Depok, Jabar, Sabtu (28/6).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mensentralisasi tujuan wisata hanya di satu wilayah. Rencana iitu untuk bersaing dalam Asean Economic Comunity.

''Kita fokus pada satu destinasi saja. Tidak terpecah -pecah. Sehingga menjadi destinasi ungulan,'' kata Wakil Gubernur Jawar, Deddy Mizwar kepada ROL di Gedung Sate, Bandung, Kamis (25/9).

Deddy mengatakan rencana itu akan menjadi suatu program unggulan yang akan sulit disaingi negara lain. Ia berharap satu destinasi tersebut menjadi unggulan ke depannya. ''kita bisa bersaing head to head dengan bangsa lain,'' ujarnya.

Tentu saja program tersebut bisa terwujud apabila ada sinergisitas antarsatuan kerja perangkat daerah. Ia mencontohkan bagaimana Dinas Perindustrian berperan dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan. Lalu bagaimana Dinas Bina Marga mempersiapkan infrastruktur. "Serta Dinas Koperasi dan ukm mempersiapkan usaha-usaha kreatif untuk membuat souvenir," ucap Deddy.

Agar kabupaten dan kota mampu berkoordinasi dengan baik dalam setiap meggelar event-event kebudayaan dan sesuai kalender pemprov, menurut Deddy diperlukan koordinasi agar event yang diselenggarakan dapat berjalan dengan baik.

Deddy mengeluhkan akibat lemahnya koordinasi, program-program pemprov menjadi tidak berjalan. Sehingga daerah tersebut menjadi kurang digali potensinya. Daerah yang gagal tersebut adalah Sukabumi, pangandaran serta Sumedang.''Mereka enggak paham. Diberi dana besar buat apa,'' keluhnya.

Saat ini, Pemprov Jabar akan memberikan anggaran sebesar Rp 30 miliar pertahun untuk tiga desa. Satu desa akan mendapatkan Rp 10 miliar. Program tersebut tidak berjalan akibat tidak ada kesepahaman antara pemerintah daerah dengan pemprov. ''Tahun ini gagal. karena koordinasi dengan kabupaten/kota yang tidak jalan,'' tutur Deddy.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement