REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wiwin Subiyono menilai Pilkada melalui jalur DPRD memang memiliki potensi terjadinya politik transaksional. Akan tetapi saat ini sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang siap menangani terjadinya politik uang.
"Sekarang kan berbeda..Sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), semuanya bisa disadap, telepon seluler (ponsel), dan sebagainya. DPRD tidak akan berani main-main," katanya di Semarang, Kamis (25/9). Politikus Partai Demokrat itu kalau sampai ada permainan di DPRD maka KPK pasti akan mengendus. Sehingga anggota DPRD takkan berani main-main.
Ia mengatakan pengawasan politik uang dalam sistem pilkada langsung sebenarnya justru lebih susah karena objek pengawasannya lebih luas, yakni rakyat di seluruh daerah yang bersangkutan.
Dalam memilih kepala daerah, kata dia, persoalan sebenarnya tidak bergantung calonnya dikenal atau tidak oleh masyarakat. Akan tetapi bergantung pada apa yang dikerjakannya untuk masyarakat.
"Namun, apa pun keputusannya, apakah tetap pilkada langsung atau kepala daerah dipilih oleh DPRD, semuanya tetap terbaik untuk rakyat. Semua keputusan kan pasti ada pertimbangannya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika