REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa dari Rumah Kreasi Indonesia Hebat Jakarta Timur menolak keras pemilihan umum kepala daerah tidak langsung karena dianggap sebagai tanda runtuhnya cita-cita reformasi.
"Kami menginginkan Pemilukada terus berjalan seperti sekarang karena ini negara demokrasi sehingga rakyatlah memilih siapa kepala daerah mereka," kata Kordinator Ketenagakerjaan RKIH Mahfud di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan RKIH akan terus melakukan perlawanan apabila hak-hak rakyat dikebiri, ditindas dan dikhianati oleh oknum-oknum atau orang-orang yang mementingkan kepentingan kelompok.
Apabil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Pemilukada dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ini adalah bukti bentuk pengkhianatan DPR RI terhadap hak politik rakyat.
Bukan itu saja, selain mengkhianati hak politik rakyat, ini juga merupakan suatu kemunduran demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Pilkada dilakukan DPRD itu lahir karena banyaknya kasus korupsi dan suap yang melibatkan anggota DPRD dan kepala daerah yang terbongkar," tuturnya saat berdemo di depan Gendung DPR RI.
Dikatakannya, untuk melancarkan kebijakan dan program di daerah, persetujuan oleh DPRD secara kongkalingkong itu harus bisa dilakukan sehingga mereka mengusahakan agar Pilkada bisa dilakukan secara tidak langsung.
"Kami secara tegas menyatakan mendukung Pilkada secara langsung dipilih oleh rakyat dan sebagai bukti pilkada secara langsung telah banyak melahirkan pemimpin baru yang bertanggung jawab, berkualitas dan merakyat dan berhasil membangun daerah masing-masing," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika