Kamis 25 Sep 2014 11:42 WIB
Pilkada Lewat DPRD

Jokowi: Kepala Daerah yang Dipilih DPRD itu tak Lebih Baik

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Mansyur Faqih
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo dan Jusuf Kalla berbicara kepada media usai rapat tertutup di Rumah Transisi, Jakarta, Kamis (28/8). (Republika/ Tahta Aidilla)
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo dan Jusuf Kalla berbicara kepada media usai rapat tertutup di Rumah Transisi, Jakarta, Kamis (28/8). (Republika/ Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang penetapan RUU Pilkada di DPR, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tetap berharap kepala daerah dapat dipilih langsung oleh rakyat. 

Jokowi bahkan berani menjamin, kepala daerah yang dihasilkan dari sistem pilkada langsung lebih baik ketimbang lewat DPRD.

"Saya pastikan kalau kepala daerah yang memilih dewan itu tidak lebih baik," ujarnya usai meresmikan pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, Kamis (25/9).

Jokowi menjelaskan, anggapan yang menyebut pilkada langsung banyak menghasilkan kepala daerah tersangkut korupsi tak beralasan. Sebab, perilaku korupsi tak ada hubungannya dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat.

Sebaliknya, lanjut Jokowi, jika kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat akan merasa memiliki tanggung jawab pada konstituen yang memilihnya.

"Kepala daerah akan terbebani secara moral apabila dipilih rakyat. Dia harus memperhatikan rakyatnya karena dipilih oleh mereka, tidak dipilih dewan. Pasti beda," ucap presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober tersebut.

RUU Pilkada akan ditetapkan hari ini oleh DPR. Partai yang mendukung pilkada langsung yakni PDIP, PKB, Hanura, dan Nasdem. 

Sementara Golkar, Gerindra, PKS, PPP, dan PAN mendukung pilkada lewat DPRD. Sementara Demokrat mendukung pilkada langsung namun dengan 10  syarat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement