REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa tetap dilaksanakan secara langsung. 

Pria yang akrab disapa Jokowi itu khawatir jika Pilkada dilaksanakan melalui DPRD, maka kepala daerah yang terpilih akan 'tersandera' dan tidak bisa sepenuhnya bekerja untuk rakyat.

"Kalau dipilih DPRD nanti beda, ia (kepala daerah) bisa tidak merasa punya kewajiban untuk memberikan perhatian kepada rakyat," ujarnya, Kamis (25/9).

Jokowi melanjutkan jika pelaksanaan Pilkada tetap secara langsung, maka rakyat lebih leluasa memilih calon pemimpinnya yang dianggap mempunyai kemampuan dan berpihak kepada mereka.

"Selain perhatian kepala daerah kepada rakyat itu akan lebih, rakyat juga lebih berdaulat karena bebas menggunakan hak politiknya. Sehingga mereka bisa memiliki kehendak lebih kepada setiap pemimpinnya," jelasnya.

Sebelumnya Wapres terpilih Jusuf Kalla meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperhatikan aspirasi masyarakat dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Pemilikan Kepala Daerah (RUU Pilkada). JK menilai rakyat masih menginginkan pelaksanaan Pilkada secara langsung.

"Ya harapan kita supaya DPR memperhatikan suara rakyat langsung. Karena itu gubernurnya atau bupatinya lebih kuat karena suara rakyat," katanya.

Seperti diketahui, DPR) hari Kamis (25/9) ini akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga rancangan undang-undang yakni RUU Pilkada, RUU Pemerintahan Daerah, dan RUU Administrasi Pemerintahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika