REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada legislatornya, yang tidak mendukung pelaksanaan Pilkada melalui DPRD. Hal ini sebagai bentuk loyalitas PPP terhadap Koalisi Merah Putih (KMP).

"Kalau ada yang berbeda (pilihan) ada sanksinya. Apa kita bicarakan nanti. Bisa teguran atau bisa peringatan keras," katanya setelah menghadiri pertemuan dengan DPW dan DPC se-Kalimantan, Papua Barat dan DKI Jakarta, di Jakarta Pusat, Kamis (25/9) dini hari.

Pria yang akrab disapa SDA itu mengatakan, PPP akan tetap mendukung Pilkada dilakukan melalui DPRD. Ia pun melihat sejauh ini belum ada tanda-tanda kadernya akan membelot. SDA yakin jika seluruh anggotanya akan kompak mengikuti hasil keputusan rapat fraksi, yakni mendukung pilkada melalui DPRD .

"Sudah bulat suara terkait itu. Tadi siang (Rabu kemarin) sudah dirapatkan di fraksi, sudah bulat," tegasnya

Mantan Menteri Agama itu berkata, nantinya dalam pengesahan RUU Pilkada ada empat orang anggota yang berhalangan hadir dalam sidang paripurna. Namun SDA memastikan ketidak hadiran empat anggotanya itu tidak membuat keputusan tidak bulat.

"Meski 34 orang Insya Allah solid, dari 38 orang totalnya di fraksi," katanya.

Seperti diketahui, DPR akan mengesahkan tiga rancanagan undang-undang pada hari ini. Selain RUU Pilkada, DPR juga akan mengesahkan RUU Pemda dan RUU Administrasi Pemerintahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika