REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Golkar melakukan pemetaan kekuatan suara sebelum pengambilan keputusan RUU Pilkada di sidang paripurna 25 September besok. Hasilnya, Fraksi Golkar memprediksi akan ada 10 anggota mereka yang tidak mengikuti putusan partai dengan mendukung Pilkada langsung.
"Kita sudah petakan yang mbalelo paling banyak 10 orang," kata anggota Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (24/9).
Bambang mengatakan 10 anggota fraksi Golkar yang mbalelo terdiri dari tiga kader yang bermasalah. Sedangkan sisanya diperkirakan berasal dari kader-kader yang sedang menjalankan tugas komisi di luar negeri atau berhalangan hadir.
"Tiga yang diberhentikan (Agus Gumiwang, Poempida Hidayatullah, Nusron Wahid. Sisanya ada yang sedang mengawasi haji. Sakit dan di luar negeri," ujar Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini.
Setiap pimpinan Kapoksi (ketua kelompok fraksi) Golkar diberi tanggung jawab mengonsolidasikan anggotanya. Dengan begitu Fraksi Golkar bisa mengonsolidasikan sekaligus memantau pergerakan setiap kadernya dalam sidang paripurna.
"Supaya besok kita siap tempur," katanya.
Fraksi Partai Golkar tidak segan memberi sanksi tegas kepada kader yang mbalelo mendukung pilkada langsung. Sanksi juga disiapkan untuk mereka yang tidak hadir dalam sidang paripurna tanpa alasan jelas. "Sanksi pemberhentian dan proses tegas yang tidak ikut paripurna," ujar Bambang.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto optimistis sidang paripurna akan mengesahkan pilkada tidak langsung. Dia menyatakan telah mendapat kepastian dukungan optimal dari anggota Fraksi Golkar. "Kami siap. Semua aman dan sudah saya kendalikan," kata Novanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika