REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat H Syaiful Muslim mengatakan, hingga saat ini baru ada 10 hotel yang memiliki sertifikat halal di daerah itu.

"Sepuluh hotel itu antara lain Hotel Jayakarta, Bukit Senggigi, Lombok Plaza, Santika, Grand Legi dan Lombok Garden," katanya di Mataram, Rabu, saat kegiatan rapat koordinasi daerah MUI se-Pulau Lombok.

Syaiful menilai, minimnya hotel yang memiliki sertifikat halal dikarenakan mereka masih enggan mengurus sertifikat tersebut apalagi untuk membuat sertifikat halal harus mengeluarkan biaya.

Namun, keberadaan sertifikat halal untuk sebuah restoran di hotel berbintang sangat penting, sebagai wujud dan perlindungan dalam memberikan rasa nyaman dan aman bagi para tamu.

"Karena itu, berbagai suguhan atau makanan yang dibuat oleh hotel bersangkutan harus menggunakan bahan-bahan yang juga memiliki sertifikat halal," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya berharap para kepala daerah dapat melakukan koordinasi dan mengimbau para pemilik hotel yang belum memiliki sertifikat halal untuk segera mengurusnya.

"Mungkin jika yang mengarahkan para kepala daerah, para pemilik hotel bisa mengurus sertifikat halalnya dengan cepat," katanya.

Namun demikian, jika rencana pengesahan undang-undang tentang jaminan halal disahkan oleh DPRD, maka tanpa ada arahan dari siapa pun semua hotel harus membuat sertifikat halal.

"Kalu undang-undang itu jadi disahkan Kamis (25/9), maka kepemilikan sertifikat halal wajib bagi semua hotel. Tetapi yang ada saat ini hanya sebatas sukarela, sehingga memerlukan pembinaan dan sosialisasi," katanya.

Ia mengatakan, selama ini sertifikat halal lebih banyak dimiliki oleh usaha kecil menengah (UKM). Sampai saat ini tercatat sekitar 500 UKM di NTB sudah memiliki sertiikat halal.

Hal itu disebabkan adanya kerja sama instansi terkait dalam membantu pengembangan dan pertumbuhan UKM di Kota Mataram, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap UKM di dearah ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika