REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Boediono menghadiri acara Pemberian Penghargaan dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (AKIP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (24/9).
Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para kepala lembaga negara serta para gubernur.
Dalam sambutannya, Wapres mengatakan perhelatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendapatkan indikator dari kemajuan yang telah dicapai. "Upaya ini perlu dilanjutkan dan bahkan diintegrasikan, ditingkatkan," ujar Boediono.
Selain penilaian oleh Kemenpan dan RB, upaya-upaya lain yang dilakukan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah antara lain berdasarkan laporan keuangan oleh Kementerian Keuangan. Maupun, survei mengenai pelayanan instansi pemerintah terhadap berbagai lapisan masyarakat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam lima tahun terakhir, Boediono menyebut upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan kinerja instansi pemerintah terus dilakukan. Diakui pula banyak PR yang belum terselesaikan.
"Tapi kunci sekali, kelanjutan dari pembangunan kita ini tergantung sekali kepada sektor publik," ucapnya.
Boediono mengatakan sektor publik bisa menjadi motor penggerak, serta bisa menjadi fasilitator pembangunan. Namun sektor publik bisa juga menjadi penghambat, unsur yang menggerogoti pembangunan.
"Ini yang perlu kita sadari. Kunci sekali peran dari sektor publik ini. Dan itu tentu akhirnya kembali ke reformasi di masing-masing," kata mantan gubernur Bank Indonesia ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
