Rabu 24 Sep 2014 15:46 WIB
Pilkada Lewat DPRD

PDIP: Akan Ada Fraksi Tolak Pilkada Langsung

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Bilal Ramadhan
Aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan unjuk rasa menolak RUU Pilkada tidak langsung di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/9). (Republika/ Wihdan).
Foto: Republika/ Wihdan
Aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan unjuk rasa menolak RUU Pilkada tidak langsung di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/9). (Republika/ Wihdan).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Politikus PDIP, Pramono Anung yakin akan ada anggota fraksi yang mbalelo tidak mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Mereka akan menggunakan hak politik tanpa menghiraukan instruksi fraksi masing-masing.

"Saya meyakini akan ada yang berani berbeda dengan fraksinya," kata Pramono kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (24/9).

Pramono memperkirakan dukungan terhadap pilkada langsung akan datang dari para anggota DPR yang gagal terpilih kembali. Dukungan tersebut dilakukan sebagai kado untuk rakyat. Apalagi bagi anggota DPR yang sekarang ini tidak terpilih kembali ingin memberikan kado atau hadiah untuk rakyat yang berdaulat hak pilih.

Ia memperkirakan pengambilan keputusan akan berakhir voting. Fraksi PDIP siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan RUU Pilkada. Karena ini berkaitan dengan UU bukan perorangan voting secara terbuka.

RUU Pilkada akan diputuskan pada 25 September 2014. Salah satu isu krusial dalam RUU tersebut adalah soal pengubahan pelaksanaan pilkada dari langsung menjadi tak langsung melalui DPRD. Sejumlah partai yang mendukung pilkada langsung adalah PDIP, PKB, Hanura, Demokrat. Sementara yang mendukung pilkada tidak langsung adalah Golkar, Gerindra, PPP, PKS, PAN.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement